Oleh: giriasih | April 23, 2009

Radio Komunitas Akses Informasi dan Kebijakan Publik

Oleh : Iman Abda ( Koordinator Bidang Jaringan & Informasi JRKI)

Prolog
Kebebasan informasi sudah tidak bisa ditawar lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia ini. Lepas dari asumsi dasar karena kurangnya transparansi pada sistem administrasi kita dan prasangka tertentu terhadap penyelenggara negara, sedikit demi sedikit kita harus membangun pranata kemasyarakatan yang memadai di mana masyarakat mendapatkan informasi dengan baik dan benar merupakan syarat baku kemajuan masyarakat itu sendiri. Dalam pendekatan akuntabilitas publik, kebebasan informasi merupakan kewajiban lembaga atau badan publik untuk menyebarluaskan produk kebijakan, aturan, rencana, dan hasil itu sebagai pengetahuan untuk mengikuti penyelenggaraan negara yang transparan dan berpola umpan balik. Sebaliknya, dalam pendekatan masyarakat yang bertanggung jawab sosial, kebebasan informasi merupakan kewajiban masyarakat luas untuk memberikan data dan informasi mengenai dirinya atau lembaganya secara benar dan lengkap, dan hak lembaga atau badan publik untuk memperolehnya sebagai bahan pembangunan secara menyeluruh. Jadi lembaga atau badan publik dan masyarakat luas sama-sama mempunyai hak dan kewajiban untuk terwujudnya penyelenggaraan informasi yang sehat.
Sejarah singkat keberadaan radio komunitas
Sejak kemunculan teknologi radio, radio komunitas sebenarnya sudah ada. Hanya karena pemahaman konsep tentang komunitas yang belum di ketahui masyarakat maka seolah-olah radio komunitas di Indonesia adalah sesuatu yang baru. Berawal dari hobby dan kebutuhan media untuk melakukan proses sosialisasi, baik yang diawali oleh perorangan ataupun lembaga masyarakat, munculah radio sebagai media yang mempertemukan dan mempersatukan keinginan-keinginan yang tumbuh di masyarakat. Bagi yang akhirnya memilih radio sebagai sarana untuk mendapatkan finansial, mereka selanjutnya mengemas pelaksanaan siaran dengan konsep ekonomi yang diharapkan akan memperoleh kemanfaatan finansial setelah melakukan kegiatan penyiaran. Sampai sekarang mereka kita kenal sebagai radio swasta, baik yang tergabung dalam wadah PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia) maupun ARSI (Asosiasi Radio Swasta Indonesia).
Namun demikian, karena konsep ekonomis yang dilaksanakan sehingga orientasi penyelenggara radio swasta tentunya lebih memfokuskan pada keuntungan, sehingga sesuatu yang wajar kalau mereka tentunya akan menentukan kebijakan pola, strategi, bahkan tempat dalam melaksanakan siaran berpedoman faktor-faktor yang menguntungkan.
Konsekuensi logis dari hal tersebut berimplikasi pada tidak terlayaninya kebutuhan  masyarakat akan informasi yang mereka butuhkan dan inginkan oleh media yang sudah ada tersebut. Banyak Sekali masyarakat di wilayah nusantara ini  yang belum terlayani siaran radio (blank spot), terutama di daerah pedalaman dan pedesaan. Sementara itu keberadaan RRI (Radio Republik Indonesia) sebagai lembaga penyiaran publik karena keterbatasan dan keterikatan dengan birokrasi serta tatanan pemerintah, sampai saat ini juga belum mampu secara maksimal memberikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal siaran radio, baik dari sisi jangkauan maupun isi siarannya. Radio Komunitas sebetulnya muncul untuk mengisi keterbatasan dari lembaga penyiaran lain yang belum mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang mereka butuhkan.
Secara nyata Radio Komunitas di Indonesia mulai menampakkan keberadaannya kurang lebih tahun 1993 atau 11 tahun sebelum disyahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyaiaran yang secara eksplisit menyebutkan Lembaga Penyiaran Komunitas sebagai bagian dari system Penyiaran Indonesia. Adapun keberadaan radio komunitas semakin marak dewasa ini di Indonesia setelah di deklarasikannya Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), pada tahun 2002 atau 3 bulan sebelum UU Penyiaran di sahkan. Sejak itu bermunculan radio komunitas di beberapa daerah. Selanjutnya mereka membentuk jaringan-jaringan wilayah seperti, Jawa Barat, Yogyakarta, Lombok – Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jabotabek, Banten, Lampung, Bali, Padang, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Irian Jaya (Sorong).
Adapun  radio komunitas yang belum tergabung dalam Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), bahkan  belum tergabung juga pada jaringan lainnya seperti Jaringan Radio Suara Petani, Jaringan Radio Suara Nelayan, Jaringan Radio Suara Buruh dan Jaringan Radio Miskin Kota di perkirakan masih banyak. Database sementara tentang jumlah radio komunitas yang Jaringan wilayahnya tergabung di JRKI berjumlah 276 radio komunitas ( 16 Provinsi) itu belum yang tergabung di Jaringan lain kemungkinan akan sangat banyak. Kalau melihat dari proses diseminasi RPP beberapa waktu lalu, sampai bulan Juni 2004 total partisipan yang terlibat aktif sebanyak 500 radio komunitas tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu yang belum terlibat aktif bahkan belum teridentifikasi sebagai radio komunitas dalam jaringan yang sudah ada seakrang ini kurang lebih 350 radio, sehingga diperkirakan di seluruh Indonesia terdapat kurang lebih 1000 radio komunitas, dengan hampir 60 % atau sebanyak 600 radio komunitas berada di pulau Jawa. Jumlah ini masih sedikit di banding jumlah kecamatan yang ada di Indonesia kalau asumsinya perkecamatan 1 radio komunitas.
Sekilas Peran & Fungsi Radio komunitas
Radio komunitas sebagai salah satu bagian dari system Penyiaran Indonesia secara praktek  ikut berpartisipasi dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan komunitasnya, baik menyangkut aspirasi warga masyarakat maupun program-program yang dilakukan pemerintah untuk bersama-sama menggali masalah dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya. Malahan di beberapa radio komunitas yang ada, para pengelolanya dengan tegas menyebutkan tujuan keberadaan radio komunitasnya. Misal, Radio Suara Cibangkong Bandung di dinding studio rakom tertulis Radio Komunitas untuk membangun partisipasi warga Cibangkong. Hal serupa juga tergambar dalam AD/ART JRKI di mana  keberadaan radio komunitas salah satunya untuk terciptanya good governance dengan memandang asas-asas sebagai berikut :
Hak Asasi Manusia
Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak antar elemen di Republik Indonesia.
Keadilan
Bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk system penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan system penyiaran yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pengelolaan, pengalokasian dan penggunaan spektrum frekuensi radio harus tetap berlandaskan pada asas keadilan bagi semua lembaga penyiaran dan pemanfaatannya dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya, sehingga terwujud diversity of ownership dan diversity of content dalam dunia penyiaran.
Informasi
Bahwa lembaga penyiaran (radio) merupakan media informasi dan komunikasi yang mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi yang seimbang dan setimpal di masyarakat, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol serta perekat sosial.
Radio Komunitas, Akses Informasi dan Kebijakan Publik
Kebebasan dalam mengakses informasi sesungguhnya merupakan sesuatu yang harus dijamin dalam setiap proses pembuatan/pengambilan kebijakan mulai dari proses perencanaan suatu kebijakan publik, pelaksanaan, pengawasan dan sampai pada proses pertanggungjawaban setiap kebijakan. Kemudahan mengakses informasi tentunya berimplikasi pada budaya partisipasi dalam masyarakat. Kemudahan mengakses informasi dan keikutsertaan masyarakat secara nyata akan menghasilkan sebuah produk kebijakan publik yang tingkat kualitasnya relatif baik dan yang paling terpenting bahwa publik merasa memilikinya sehingga publik akan patuh dan melaksanakannya.
Pada perkembangannya, radio komunitas menempati peran dan posisi yang cukup strategis dalam mendorong penguatan masyarakat melalui informasi. Beberapa praktek yang telah dilakukan oleh radio komunitas dibeberapa tempat telah memberikan bukti bahwa radio komunitas dapat berperan aktif dalam memberikan pembelajaran-pembelajaran terhadap rakyat untuk dapat terlibat dalam setiap proses penyelenggaraan kebijakan publik, baik itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kebijakan, menjadi clearing house bagi pengelola program pembangunan serta melakukan monitoring terhadap praktek-praktek penyelenggaraan kebijakan publik seperti yang dicontohkan oleh Radio MASE di Kecamatan Majalaya dan Radio KOMBAS di Banjaran yang berhasil mendorong masyarakat sekitarnya untuk mengawasi dan terlibat aktif dalam kegiatan penyusunan RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) di dua kecamatan tersebut. Adapun Radio Suara Cibangkong, Bandung dengan Pengelolaan Sampah-nya.
Contoh lain memperlihatkan bahwa radio komunitas juga dapat berperan strategis dalam proses-proses politik yang terjadi di tingkat lokal. Salah satu contohnya seperti yang dipraktekkan oleh radio ABILAWA di Subang dan Radio KEMALA FM di Kecamatan Ciwidey ketika terjadi proses pemilihan kepala desa. Radio ABILAWA Subang dan KEMALA FM berperan aktif dalam mensosialisasikan calon kepala desa kepada masyarakat hingga melakukan liputan langsung terhadap proses pemungutan suara.  Melihat dinamika yang selama ini terjadi, radio komunitas yang ada sekarang ini memiliki potensi yang cukup besar dalam melakukan proses-proses penyediaan informasi bagi warga, terutama yang terkait dengan upaya-upaya monitoring kebijakan publik ditingkat lokal serta upaya-upaya pendidikan politik bagi masyarakat. Radio komunitas semestinya mendapatkan posisi yang cukup sentral dalam menjembatani informasi tentang praktek-praktek penyelenggaraan kebijakan publik.
Radio Komunitas Akses Informasi dan Kebijakan Publik
Oleh : Iman Abda ( Koordinator Bidang Jaringan & Informasi JRKI)

Prolog
Kebebasan informasi sudah tidak bisa ditawar lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia ini. Lepas dari asumsi dasar karena kurangnya transparansi pada sistem administrasi kita dan prasangka tertentu terhadap penyelenggara negara, sedikit demi sedikit kita harus membangun pranata kemasyarakatan yang memadai di mana masyarakat mendapatkan informasi dengan baik dan benar merupakan syarat baku kemajuan masyarakat itu sendiri. Dalam pendekatan akuntabilitas publik, kebebasan informasi merupakan kewajiban lembaga atau badan publik untuk menyebarluaskan produk kebijakan, aturan, rencana, dan hasil itu sebagai pengetahuan untuk mengikuti penyelenggaraan negara yang transparan dan berpola umpan balik. Sebaliknya, dalam pendekatan masyarakat yang bertanggung jawab sosial, kebebasan informasi merupakan kewajiban masyarakat luas untuk memberikan data dan informasi mengenai dirinya atau lembaganya secara benar dan lengkap, dan hak lembaga atau badan publik untuk memperolehnya sebagai bahan pembangunan secara menyeluruh. Jadi lembaga atau badan publik dan masyarakat luas sama-sama mempunyai hak dan kewajiban untuk terwujudnya penyelenggaraan informasi yang sehat.
Sejarah singkat keberadaan radio komunitas
Sejak kemunculan teknologi radio, radio komunitas sebenarnya sudah ada. Hanya karena pemahaman konsep tentang komunitas yang belum di ketahui masyarakat maka seolah-olah radio komunitas di Indonesia adalah sesuatu yang baru. Berawal dari hobby dan kebutuhan media untuk melakukan proses sosialisasi, baik yang diawali oleh perorangan ataupun lembaga masyarakat, munculah radio sebagai media yang mempertemukan dan mempersatukan keinginan-keinginan yang tumbuh di masyarakat. Bagi yang akhirnya memilih radio sebagai sarana untuk mendapatkan finansial, mereka selanjutnya mengemas pelaksanaan siaran dengan konsep ekonomi yang diharapkan akan memperoleh kemanfaatan finansial setelah melakukan kegiatan penyiaran. Sampai sekarang mereka kita kenal sebagai radio swasta, baik yang tergabung dalam wadah PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia) maupun ARSI (Asosiasi Radio Swasta Indonesia).
Namun demikian, karena konsep ekonomis yang dilaksanakan sehingga orientasi penyelenggara radio swasta tentunya lebih memfokuskan pada keuntungan, sehingga sesuatu yang wajar kalau mereka tentunya akan menentukan kebijakan pola, strategi, bahkan tempat dalam melaksanakan siaran berpedoman faktor-faktor yang menguntungkan.
Konsekuensi logis dari hal tersebut berimplikasi pada tidak terlayaninya kebutuhan  masyarakat akan informasi yang mereka butuhkan dan inginkan oleh media yang sudah ada tersebut. Banyak Sekali masyarakat di wilayah nusantara ini  yang belum terlayani siaran radio (blank spot), terutama di daerah pedalaman dan pedesaan. Sementara itu keberadaan RRI (Radio Republik Indonesia) sebagai lembaga penyiaran publik karena keterbatasan dan keterikatan dengan birokrasi serta tatanan pemerintah, sampai saat ini juga belum mampu secara maksimal memberikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal siaran radio, baik dari sisi jangkauan maupun isi siarannya. Radio Komunitas sebetulnya muncul untuk mengisi keterbatasan dari lembaga penyiaran lain yang belum mampu memberikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang mereka butuhkan.
Secara nyata Radio Komunitas di Indonesia mulai menampakkan keberadaannya kurang lebih tahun 1993 atau 11 tahun sebelum disyahkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyaiaran yang secara eksplisit menyebutkan Lembaga Penyiaran Komunitas sebagai bagian dari system Penyiaran Indonesia. Adapun keberadaan radio komunitas semakin marak dewasa ini di Indonesia setelah di deklarasikannya Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), pada tahun 2002 atau 3 bulan sebelum UU Penyiaran di sahkan. Sejak itu bermunculan radio komunitas di beberapa daerah. Selanjutnya mereka membentuk jaringan-jaringan wilayah seperti, Jawa Barat, Yogyakarta, Lombok – Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jabotabek, Banten, Lampung, Bali, Padang, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Irian Jaya (Sorong).
Adapun  radio komunitas yang belum tergabung dalam Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI), bahkan  belum tergabung juga pada jaringan lainnya seperti Jaringan Radio Suara Petani, Jaringan Radio Suara Nelayan, Jaringan Radio Suara Buruh dan Jaringan Radio Miskin Kota di perkirakan masih banyak. Database sementara tentang jumlah radio komunitas yang Jaringan wilayahnya tergabung di JRKI berjumlah 276 radio komunitas ( 16 Provinsi) itu belum yang tergabung di Jaringan lain kemungkinan akan sangat banyak. Kalau melihat dari proses diseminasi RPP beberapa waktu lalu, sampai bulan Juni 2004 total partisipan yang terlibat aktif sebanyak 500 radio komunitas tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu yang belum terlibat aktif bahkan belum teridentifikasi sebagai radio komunitas dalam jaringan yang sudah ada seakrang ini kurang lebih 350 radio, sehingga diperkirakan di seluruh Indonesia terdapat kurang lebih 1000 radio komunitas, dengan hampir 60 % atau sebanyak 600 radio komunitas berada di pulau Jawa. Jumlah ini masih sedikit di banding jumlah kecamatan yang ada di Indonesia kalau asumsinya perkecamatan 1 radio komunitas.
Sekilas Peran & Fungsi Radio komunitas
Radio komunitas sebagai salah satu bagian dari system Penyiaran Indonesia secara praktek  ikut berpartisipasi dalam penyampaian informasi yang dibutuhkan komunitasnya, baik menyangkut aspirasi warga masyarakat maupun program-program yang dilakukan pemerintah untuk bersama-sama menggali masalah dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungannya. Malahan di beberapa radio komunitas yang ada, para pengelolanya dengan tegas menyebutkan tujuan keberadaan radio komunitasnya. Misal, Radio Suara Cibangkong Bandung di dinding studio rakom tertulis Radio Komunitas untuk membangun partisipasi warga Cibangkong. Hal serupa juga tergambar dalam AD/ART JRKI di mana  keberadaan radio komunitas salah satunya untuk terciptanya good governance dengan memandang asas-asas sebagai berikut :
Hak Asasi Manusia
Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak antar elemen di Republik Indonesia.
Keadilan
Bahwa untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan masyarakat dan terlaksananya otonomi daerah maka perlu dibentuk system penyiaran nasional yang menjamin terciptanya tatanan system penyiaran yang adil, merata dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pengelolaan, pengalokasian dan penggunaan spektrum frekuensi radio harus tetap berlandaskan pada asas keadilan bagi semua lembaga penyiaran dan pemanfaatannya dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat seluas-luasnya, sehingga terwujud diversity of ownership dan diversity of content dalam dunia penyiaran.
Informasi
Bahwa lembaga penyiaran (radio) merupakan media informasi dan komunikasi yang mempunyai peran penting dalam penyebaran informasi yang seimbang dan setimpal di masyarakat, memiliki kebebasan dan tanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol serta perekat sosial.
Radio Komunitas, Akses Informasi dan Kebijakan Publik
Kebebasan dalam mengakses informasi sesungguhnya merupakan sesuatu yang harus dijamin dalam setiap proses pembuatan/pengambilan kebijakan mulai dari proses perencanaan suatu kebijakan publik, pelaksanaan, pengawasan dan sampai pada proses pertanggungjawaban setiap kebijakan. Kemudahan mengakses informasi tentunya berimplikasi pada budaya partisipasi dalam masyarakat. Kemudahan mengakses informasi dan keikutsertaan masyarakat secara nyata akan menghasilkan sebuah produk kebijakan publik yang tingkat kualitasnya relatif baik dan yang paling terpenting bahwa publik merasa memilikinya sehingga publik akan patuh dan melaksanakannya.
Pada perkembangannya, radio komunitas menempati peran dan posisi yang cukup strategis dalam mendorong penguatan masyarakat melalui informasi. Beberapa praktek yang telah dilakukan oleh radio komunitas dibeberapa tempat telah memberikan bukti bahwa radio komunitas dapat berperan aktif dalam memberikan pembelajaran-pembelajaran terhadap rakyat untuk dapat terlibat dalam setiap proses penyelenggaraan kebijakan publik, baik itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kebijakan, menjadi clearing house bagi pengelola program pembangunan serta melakukan monitoring terhadap praktek-praktek penyelenggaraan kebijakan publik seperti yang dicontohkan oleh Radio MASE di Kecamatan Majalaya dan Radio KOMBAS di Banjaran yang berhasil mendorong masyarakat sekitarnya untuk mengawasi dan terlibat aktif dalam kegiatan penyusunan RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) di dua kecamatan tersebut. Adapun Radio Suara Cibangkong, Bandung dengan Pengelolaan Sampah-nya.
Contoh lain memperlihatkan bahwa radio komunitas juga dapat berperan strategis dalam proses-proses politik yang terjadi di tingkat lokal. Salah satu contohnya seperti yang dipraktekkan oleh radio ABILAWA di Subang dan Radio KEMALA FM di Kecamatan Ciwidey ketika terjadi proses pemilihan kepala desa. Radio ABILAWA Subang dan KEMALA FM berperan aktif dalam mensosialisasikan calon kepala desa kepada masyarakat hingga melakukan liputan langsung terhadap proses pemungutan suara.  Melihat dinamika yang selama ini terjadi, radio komunitas yang ada sekarang ini memiliki potensi yang cukup besar dalam melakukan proses-proses penyediaan informasi bagi warga, terutama yang terkait dengan upaya-upaya monitoring kebijakan publik ditingkat lokal serta upaya-upaya pendidikan politik bagi masyarakat. Radio komunitas semestinya mendapatkan posisi yang cukup sentral dalam menjembatani informasi tentang praktek-praktek penyelenggaraan kebijakan publik.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: